Network
Baca Juga: Gita Ariadi Tegaskan Wewenang dan Larangan Sebagai PJ Bupati Lombok Timur dan Walikota Bima
Menurut Amry, pembangunan KEK Mandalika kerap digaungkan untuk peningkatan ekonomi, namun disisi lain ada temuan yang menyebutkan sejumlah warga yang terdampak pembangunan di sana digusur tanpa kompensasi yang adil.
Sehingga menyebabkan perekonomian warga saat ini semakin menurun karena sebagian besar akses ekonomi sudah tidak tersedia lagi bagi petani, nelayan, dan peternak.
"Sekitar 36 kepala keluarga yang tersisa tinggal di samping lokasi pembangunan dekat sirkuit. Selama acara MotoGP 2022 Maret, anggota polisi dan pasukan keamanan Indonesia memiliki kendali penuh atau berkemah di rumah-rumah dan di sekitar pemukiman orang-orang yang terkena dampak proyek," jelas Amry
Baca Juga: Pesan Rachmat Hidayat Kepada PJ Bupati Lombok Timur dan Walikota Bima: Jangan Ada yang Main Proyek!
Tak hanya itu, Amry menyoroti sekitar 1.238.975,32 hektare dari 2.015.358 hektare lahan di NTB telah dikuasai oleh negara dan investor. Sehingga kerusakan hutan di NTB, jelas dia, telah mencapai 60 persen dari seluruh kawasan hutan di NTB.
Ia mendesak Pemprov NTB untuk membatalkan rencana pembangunan di kawasan hutan maupun pesisir yang berpotensi merusak ekologi dan menghancurkan ekosistem.
