HAILOMBOKTIMUR - Belakangan ini, perusahaan daerah (PD) Agro Selaparang menjadi sorotan berbagai kalangan aktivis Lombok Timur, hal itu tidak lepas dari kebijakan yang dikeluarkan Bupati HM. Sukiman Azmy yang tertera dalam bentuk surat edaran Nomor: 500/71/EKO/2022 tanggal 31 Agustus 2022.
Dalam surat edaran tersebut, kepala organisasi perangkat daerah (OPD) dan pimpinan lainnya di minta untuk mengkoordinir para ASN di jajaran masing-masing untuk membeli dan mengkonsumsi beras kemasan 10 kilogram yang di produksi PD. Agro Selaparang.
Langkah tersebut sebagai upaya untuk mendorong kemajuan badan usaha milik daerah (BUMD) khususnya PD Agro Selaparang.
Namun di tengah berjalannya himbauan tersebut, PD Agro Selaparang dihujani berbagai komentar dari aktivis mahasiswa dan buruh, bahkan anggota DPRD Lombok Timur.
Misalkan Senin kemarin, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Majelis Penyelamat Organisasi (MPO) Lombok Timur melakukan aksi unjuk rasa, mereka menuntut Bupati lakukan evaluasi karena menuding jajaran direksi PD Agro Selaparang tak becus mengelola perusahaan.
"Agro Selaparang tak lepas seperti bayi yang selalu merengek jika telat diberikan susu oleh Bupati," kata Ketum HMI Lombok Timur, Zulhuda Apriadi menyampaikan perumpamaan.
Bentuk perumpamaan itu, jelas dia, saat ini adalah kebijakan Bupati yang mengimbau semua ASN lingkup Pemda Lombok Timur untuk membeli beras dari perusahaan daerah itu.
Himpunan Mahasiswa Islam, kata dia, sebelumnya sudah menyampaikan bahwa terjadi kejanggalan yang sangat sakit di tubuh Agro Selaparang. Namun pemerintah daerah diam melihat kondisi tersebut.
"Karena itu, kami ingatkan kembali Bupati Lombok Timur jangan mau di obok-obok perusahaan daerah yang tidak jelas," kata Zulhuda dalam orasinya
PD Agro Selaparang terus mengalami kerugian dan tidak pernah menyumbangkan PAD. Bahkan menjadi beban anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) melalui suntikan dana.
"Bupati harus mengevaluasi jajaran direksi Agro Selaparang yang tidak becus kelola perusahaan, karena selalu merugi, bila perlu bubarkan PD Agro Selaparang," ungkapnya
Komentar hangat juga datang dari serikat buruh migran indonesia (SBMI) Lombok Timur, Usman menerangkan, bahwa setiap tahun PD Agro Selaparang diberikan suntikan dana hingga miliyaran rupiah, namun belum menunjukan hasil dalam bentuk sumbangan PAD.
Sehingga aktivis Buruh ini menilai jajaran direksi PD Agro Selaparang tidak mampu mengelola perusahaan, bahkan hanya mampu mengembangkan bisnis produk Es Batu, yang notabene hasil dan minat pembelian sangat kecil.
Sementara bisnis beras yang dijalankan PD Agro Selaparang dengan menggunakan kekuasaan Bupati untuk menghimbau aparatur sipil negara (ASN) agar belanja menunjukkan bahwa jajaran direksi tidak memiliki kemampuan, sehingga masih merengek pada pemilik saham.
"Jajaran direksi PD Agro Selaparang sangat jelas tidak memiliki skil dan kemampuan untuk menghasilkan produk sendiri yang bisa dikembangkan, sehingga menghasilkan PAD dan tidak terus-terusan menyusahkan Daerah," ujarnya
Sementara Ketua komisi III DPRD Lombok Timur, Hasan Rahman, ditemui usai melakukan rapat kerja dengan pihak Setda Bidang Ekonomi dan PD Agro Selaparang menyarankan fokus pada unit usaha lainnya.
"Terkait dengan bisnis beras yang dilakukan PD Agro Selaparang tidak tepat, terlebih dengan target pasarnya ASN," katanya, Selasa 22 November 2022.
Karena itu, Hasan Rahman menyarankan PD Agro Selaparang fokus ke bidang usaha yang lainnya. Seperti usaha pupuk yang benar-benar dibutuhkan masyarakat petani.***