Bupati juga mengakui sejumlah kendala pelaksanaan vaksinasi di Lombok Timur seperti dilakukannya vaksinasi dari rumah ke rumah, juga adanya masyarakat yang menolak sapinya untuk divaksin karena berbagai alasan seperti sapi bunting.
"Sistem peternakan yang dilakukan dengan melepas sapi di savana di sejumlah perbukitan, baik di kawasan Sembalun maupun Sambelia turut menjadi tantangan lainnya, karena menyebabkan vaksinator sulit menjangkau lokasi pemeliharaan sapi," ungkap Bupati
Orang nomor satu di Lombok Timur ini berharap tahun 2023 target 160 ribu lebih sapi untuk divaksinasi dapat terpenuhi seluruhnya untuk pengendalian dan penanggulangan PMK secara nasional.
Harapan sama disampaikan Sekretaris Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan pada Kementerian Pertanian, Makmun mengingatkan bahwa kendati NTB sudah tidak ada lagi kasus akan tetapi selama tiga tahun ke depan tetap harus dilakukan vaksinasi untuk benar-benar memastikan tidak ada lagi virus PMK di Indonesia. "Hal itu harus dilaksanakan melalui kolaborasi seluruh elemen yang terkait," ujarnya
Makmun juga mempromosikan peternakan terintegrasi yang memanfaatkan kotoran hewan sebagai pupuk pertanian yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan peternak sekaligus petani. Ia juga mengingatkan munculnya virus baru dengan memperhatikan lalu lintas ternak, sehingga ia berharap peternak membeli ternak di dalam wilayah NTB.