Network
HAILOMBOKTIMUR - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten Lombok Timur menggelar rapat paripurna laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati setempat tahun anggaran 2022.
Raripurna berlangsung di ruang rapat utama DPRD, pada Selasa, 9 Mei 2023, Bupati Lombok Timur diwakili Sekretaris Daerah (Sekda) HM. Juaini Taofik
Dalam pidatonya, menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang tulus kepada pimpinan dan segenap anggota DPRD, serta Ketua dan seluruh Anggota Pansus LKPJ atas kesediaannya membahas dan menyampaikan masukan maupun saran untuk peningkatan kinerja Pemerintah Daerah secara umum, maupun perbaikan substansi LPKJ Bupati Tahun 2022.
Ia percaya rekomendasi, saran, dan masukan Ketua dan seluruh Anggota Pansus LKPJ dapat menjadi bahan perbaikan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah ke depan.
Sebelumnya dalam laporan gabungan komisi DPRD Kabupaten Lombok Timur atas hasil pembahasan terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Lombok Timur tahun anggaran 2022 yang disampaikan M. Tohri Azhar diajukan 16 saran dan rekomendasi. Salah satu yang menjadi rekomendasi adalah terkait peningkatan pendapatan asli daerah (PAD).
Direkomendasikan, Bupati dapat menggerakkan OPD pengelola PAD agar lebih meningkatkan kinerjanya terutama penagihan obyek sumber-sumber PAD, termasuk upaya ekstensifikasi sumber-sumber potensial PAD.
Terkait PAD ini, gabungan komisi menyoroti lemahnya sistem pandataan pemutakhiran data, penggolongan, penetapan, pengolahan basis data sistem pembayaran/penagihan dan pelayanan lainnya kepada wajib pajak dan wajib retribusi. Karena itu direkomendasikan untuk melakukan reformasi administrasi perpajakan daerah dan memperbaiki basis data perpajakan.
Ditekankan pula perlunya peningkatan koordinasi dengan pemerintah pusat maupun provinsi terkait anggaran dana transfer. Disadari bahwa Pemda memiliki beban ganda karena selain meningkatkan porsi kemandirian anggaran, juga harus meningkatkan capaian yang telah diproyeksikan.
Gabungan komisi juga merekomendasikan evaluasi dan pengendalian secara berkala terhadap pelaksanaan pembangunan dan realisasi anggaran pembangunan sehingga dapat dipastikan bahwa seluruh perencanaan pembangunan dapat dinikmati oleh masyarakat.
Kendati mengakui Pemda telah berhasil meningkatkan IPM dengan peningkatan harapan lama sekolah (HLS), rata-rata lama sekolah (RLS) serta peningkatan umur harapan hidup, termasuk pendapatan domestik regional bruto (PDRB) Gabungan Komisi merekomendasikan agar Bupati menyusun strategi terpadu peningkatan IPM dengan melibatkan semua pemangku kepentingan sehingga memiliki daya ungkit yang lebih besar.***
