HAILOMBOKTIMUR - Ketua DPRD Lombok Timur, Murnan menilai, realisasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) tidak sesuai merupakan suatu hal yang wajar.
Sekretaris Daerah Lotim, H. M. Juaini Taofik mengatkan terkait hal itu, pemahaman OPD terkait RPJP menjadi acuan dalak menjalankan program pembangunan di masing-masing OPD.
"Masalahnya adalah anggaran, sejak awal pemerintahan ini kita dilanda bencana alam yang dahsyat, covid-19 dan PMK," katanya, di Dilansir dari Indonalinews, Selasa, 25 Juli 2023.
Baca Juga: Gondol Uang Ratusan Juta, Rampok Modus Pecah Kaca Mobil di Lombok Berakhir di Polda NTB
Bang Opik sapaan Akrabnya menyebutkan, pemerintahan daerah bahkah secara nasional masih fokus untuk menyelesaikan persoalan ini.
Dia melanjutkan, RPJP yang sudah ditetapkan tersebut, bukan berarti diabaikan akan tertapi menunda untuk menyelesaikan masalah prioritas.
Terkait penanganan covid-19 lalu, katanya, menyebabkan anggaran daerah untuk pembangunan yang sudah direncanakan sebelumnya, secara nasional di-recopushing.
"Karena terjadi secara global, tentunya berdampak pada transfer anggaran dari pemerintah pusat ke setiap daerah di Indonesia," ujarnya.