RPJP Dinilai Tidak Maksimal, Begini Penjelasan Sekda Lombok Timur

HAILOMBOKTIMUR - Ketua DPRD Lombok Timur, Murnan menilai, realisasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) tidak sesuai merupakan suatu hal yang wajar.

Sekretaris Daerah Lotim, H. M. Juaini Taofik mengatkan terkait hal itu, pemahaman OPD terkait RPJP menjadi acuan dalak menjalankan program pembangunan di masing-masing OPD.

"Masalahnya adalah anggaran, sejak awal pemerintahan ini kita dilanda bencana alam yang dahsyat, covid-19 dan PMK," katanya, di Dilansir dari Indonalinews, Selasa, 25 Juli 2023.

Baca Juga: Gondol Uang Ratusan Juta, Rampok Modus Pecah Kaca Mobil di Lombok Berakhir di Polda NTB

Bang Opik sapaan Akrabnya menyebutkan, pemerintahan daerah bahkah secara nasional masih fokus untuk menyelesaikan persoalan ini.

Dia melanjutkan, RPJP yang sudah ditetapkan tersebut, bukan berarti diabaikan akan tertapi menunda untuk menyelesaikan masalah prioritas.

Terkait penanganan covid-19 lalu, katanya, menyebabkan anggaran daerah untuk pembangunan yang sudah direncanakan sebelumnya, secara nasional di-recopushing.

"Karena terjadi secara global, tentunya berdampak pada transfer anggaran dari pemerintah pusat ke setiap daerah di Indonesia," ujarnya.

Baca Juga: Pasar Umum Resing akan Dijadikan Pusat Kuliner

Masalah covid-19 blm selesai sejumlah daerah termasuk Lombok Timur terkena imbas virus Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada hewan ternak.

Tentu saja anggaran yang kita terima pemda Lombok Timur dari pemerintah pusat, terfokus untuk menangani persoalan yang tidak pernah di sangka-sangka.

Lagipula, sebutnya, itu bukan hanya terjadi di Lotim, tetapi terjadi di seluruh Indonesia.

Prinsipnya, kata Sekda, kita sama-sama menginginkan semua apa yang kita rencanakan itu berjalan sesuai anggaran dan waktu.

Tetapi karena berbagai bencana itu, menyebabkan apa yang kita rencanakan untuk sementara ditunda.

Semua program yang tertunda itu, katanya, untuk sementara kita mengandalkan celah fiskal yang harus ditingkatkan.

Peningkatan fiskal daerah yang notabene PEndapatan Asli Daerah (PAD), sebutnya, tentu saja kita memiliki kemandirian untuk menggunakannya juga.

Baca Juga: Ditreskrimum Polda NTB Berhasil Ringkus 2 Tersangka Curat

"Jadi, kita bukan bermaksud membela diri, tetapi itulah yang terjadi pada daerah Lotim yang kita cintai," pungkasnya. ***