Network
Baca Juga: Pekerja Migran Lotim Kerap Dirundung Masalah Satgas PMI Audiensi Bersama 5 OPD
Atas dasar itu, Usman juga mendesak Gubernur NTB membuat surat edaran ke Seluruh Kabupaten/kota NTB, mengenai kondisi saat ini yaitu darurat Perdagangan orang.
"Agar semua pemerintah kabupaten/kota melalui Bupati/walikota juga melanjutkan edaran tersebut ke seluruh Desa, agar masyarakat lebih berhati-hati jika memilih ke luar Negeri untuk bekerja," pintanya.
Pasca Malaysia Dibuka
Saat ini,mulai dibukanya beberapa Negara penempatan, terutama Negara Malaysia yang mendominasi diminati oleh masyarakat NTB. Tentu hal ini, menjadi peluang yang besar bagi para mafia untuk bermain.
Karena itu, sangat mengapresiasi dan mendukung pemerintah provinsi NTB melalui Disnakertrans untuk mengkampanyekan kepada masyarakat atau PMI agar memilih jalur resmi demi keselamatan dan keamanan di Negara tempat bekerja.
Baca Juga: Sinergi Membantu Pekerja Migran YPTKIS Hadir Sebagai Mitra Pemerintah
"Sangat penting untuk mengkampanyekan agar CPMI menempuh jalur resmi, jika ingin berangkat bekerja ke luar negeri dan berharap gubernur segera turunkan surat edaran/himbauan bahayanya tindak pidana perdagangan orang (TPPO)," ujar Usman.
Hal itu kata dia, agar berkurang persoalan PMI di Negara tempat bekerja. Juga agar tidak ada lagi yang di tipu dan menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di NTB.***
