Network
HAILOMBOKTIMUR - Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) adalah salah satu daerah yang menjadi locus sejumlah projek pembangunan maupun program strategis nasional dan investasi di bidang pertambangan, pariwisata, pertanian dan kehutanan.
Menurut Direktur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Nusa Tenggara Barat (NTB) Amri Nuryadin menjelaskan, keberadaan project strategis nasional dan investasi sebagian besar jauh dari harapan akan mendatangkan berkah bagi rakyat. Sebaliknya telah meninggalkan berbagai kerugian dan kerusakan alam di NTB, baik di kawasan hutan sampai dengan pesisir.
"Sebagian besar pembangunan di NTB tidak memberikan kontribusi yang signifikan bagi kesejahteraan rakyat justru berdampak serius hingga terjadinya kerusakan ekologi, perubahan bentang alam baik Kawasan hutan maupun pesisir yang mengakibatkan meningkatnya resiko bencana di banyak wilayah di NTB," tukasnya, Minggu 19 Februari 2023.
Sebagaimana data dan informasi yang banyak di release oleh media massa, jelas dia, masyarakat NTB masih hidup dalam kemiskinan yakni termasuk dalam urutan ke delapan dari sepuluh daerah termiskin di Indonesia.
"Dari beberapa sumber dan data tahun 2021, angka kemiskinan di NTB sekitar 13,83 persen dari jumlah penduduk di NTB atau total penduduk miskin di NTB mencapai 735,30 ribu jiwa," katanya
Salah satu investasi yang digadang dan menurut Pemerintah Provinsi akan mendatangkan berkah bagi pariwisata di NTB, adalah pembangunan kereta gantung di kawasan hutan rinjani (RTK 1) dengan luas areal 500 Haktare beserta pembangunan infstrukturnya dan rencana pembangunan resort dengan nilai investasi sebesar Rp2,2 Trilyun.
"Kami melihat pembangunan tersebut akan meningkatkan terjadinya laju kerusakan hutan di NTB dan hanya memberikan keuntungan bagi investor bukan menjadi solusi dari kesulitan ekonomi rakyat pasca pandemi covid-19," tukasnya
Selain laju kerusakan hutan yang begitu parah, lanjutnya, hampir 60 persen dari 1,1 juta hektar luas hutan di NTB dalam keadaan kritis, keterancaman kerusakan ekologi juga terjadi di Pesisir pulau lombok dan pulau sumbawa.
"Diduga kuat disebabkan oleh investasi skala besar dalam industri pariwisata yaitu KEK Mandalika di pesisir selatan Lombok Tengah seluas 1.250 hektar, Investasi tambak udang yang merata berada di seluruh pesisir Pulau Lombok, investasi budidaya mutiara skala besar yang menyebabkan hilangnya sebagian besar ruang tangkap nelayan di pesisir Jerowaru Lombok Timur, selain itu pula rencana pembangunan Global Hub Bandar Kayangan di Kabupaten Lombok Utara seluas 7.030 hektar juga akan mengancam terjadinya kerusakan ekologi pesisir Lombok Utara," tegasnya
Amri Nuryadin juga mengungkapkan sejumlah pertambangan besar yang menguasai lahan dalam wilayah hutan dan pesisir, PT. Aman Mineral Nusa Tenggara (PT AMNT) dengan luas 125.341,42 hektar di Kabupaten Sumbawa Barat dengan dampak seriusnya juga terjadi karena pembuangan limbah telinganya ke pesisir pantai.
Kemudian industri tambang yang sedang memulai eksplorasinya yaitu PT. STM memegang izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) di Hu’u dompu dengan luas 19.260 hektar yang merupakan wilayah Kawasan hutan di Hu’u Dompu, yang mengancam kerusakan di pesisir pantai lakey.
Selanjutnya Proyek Smelter di Kabupaten Sumbawa Barat yang saat ini tengah dibangun seluas 100 hektar yang mengancam pesisir di Benete-Maluk.
"Keterancaman akan terjadinya kerusakan ekologi dan privatisasi pulau-pulau kecil juga sangat kita khawatirkan terjadi terhadap 403 pulau-pulau di NTB baik itu karena investasi pariwisata dan juga investasi skala besar lainnya maupun privatisasi serta penjualan pulau pulau kecil di NTB," tukasnya
Adapun jumlah pulau-pulau kecil di masing-masing kabupaten di NTB, kata dia, Lombok Barat sebanyak 126 pulau, Lombok Tengah 44 pulau, Lombok Timur 65 pulau, Sumbawa 23 pulau, Bima 23 pulau, Dompu 58 Pulau, Sumbawa Barat 19 pulau dan Lombok Utara 3 pulau.***
