Network
Yang pertama perihal infrastruktur fisik seperti jalan. Menurutnya, sepanjang 400 km dan 10 titik jalan masih rusak di Sumbawa dan KSB.
“Belum lagi jalan ruas provinsi yang rusak parah di daerah lain. Misal, di Kabupaten Bima, Dompu, dan di Pulau Lombok. Hal ini menjadi kegagalan besar rezim ini. Banyak masyarakat kecewa karena kelalaian Pemprov,” tegas pria yang disapa Alan ini.
Lanjut Ketum HMI, masalah lain yang sangat krusial adalah massifnya kerusakan Hutan di NTB. Menurutnya, dampak deforestasi adalah NTB menjadi langganan banjir dan bencana kekeringan.
“Berdasarkan data WALHI, setiap tahun kerusakan hutan di NTB mencapai 100 - 150 hektare. Dan total kerusakan hutan di NTB sekitar ratusan ribu hektaere. Kami meminta Gubernur segera atasi hal ini sebelum NTB menjadi daerah darurat bencana,” ujarnya.
Alan kemudian memaparkan di NTB juga masih sering terjadi kasus sengketa lahan antara pemerintah dengan masyarakat serta investor. Dia menyebutkan, soal sengeketa tanah di Gili Trwangan yang lama dicarikan solusinya. “Iya Gubernur tidak konsisten. Sebelumnya mencabut izin HGU PT. GTI, nah sekarang mau undang investor lagi. Wajar rakyat marah,” jelas Ketum HMI Cabang Mataram.
