Network
Menurutnya, surat edaran yang dikeluarkan Bupati hanya sifatnya himbauan dalam rangka untuk membantu geliat prekonomian masyarakat di Lombok Timur.
”Saya pastikan tidak ada seperti itu, karena membeli beras bagi ASN di BUMD merupakan himbauan,” tegasnya.
Meskipun telah diklarifikasi, pernyataan BKPSDM Lombok Timur saat itu terus menjadi sorotan, bahkan puncaknya terjadi protes beberapa pimpinan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) seperti KASTA Lotim.
"Tindakan Kepala BKPSDM Lotim menunjukkan kualitas dan mentalitas pejabat birokrasi yang kolot dan kolonialis serta tidak paham aturan," ujar Daur Tantasul.
Seorang pejabat birokrasi apalagi yang leading sektornya berkaitan langsung dengan ASN, jelas Daur, harus berucap bersikap dan bertindak berdasarkan aturan yang ada.
