Network
HAILOMBOKTIMUR - Sekretaris Daerah (Sekda) Lombok Timur, HM. Juaini Taofik menegaskan komitmen Pemerintah Daerah (Pemda) untuk menyelesaikan pinjaman pada PT. Sarana Multi Infrastuktur (SMI) sesuai tenggat waktu yang telah disepakati bersama.
Meskipun tahun ini, kata Sekda mengaku kondisi fiskal daerah berat, akan tetapi pembayaran hutang jatuh tempo (hujat) tetap diutamakan.
"Pembayaran hujat tetap kita utamakan untuk menjaga kepercayaan pemberi pinjaman," jelasnya saat menerima kunjungan PT SMI, Kamis 27 Juli 2023.
Baca Juga: Pemda Lombok Timur Bertekad Pertahankan Prestasi Terbaik Pada Penyelenggaraan Pemilu 2024
Menurutnya, pinjaman senilai Rp155 miliar tersebut telah digunakan untuk mendanai sejumlah pembangunan infrastruktur jalan dan saluran irigasi serta infrastruktur dan alat kesehatan rumah sakit.
Kepala Divisi Pembiayaan Publik PT. SMI Erdian Dharmaputra menyambut baik komitmen Pemda tersebut apalagi tidak terlalu banyak kendala pada penyelesaian pekerjaan di Lombok Timur.
Ia menegaskan, PT. SMI tetap mendukung pemerintah daerah dalam upaya percepatan penyelesaian infrastruktur yang menjadi kebutuhan masyarakat.
Baca Juga: Pemda Lombok Timur dan LPSDM Tandatangani Nota Kesepahaman
Sebagai informasi, dana pinjaman PT. SMI dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur jalan sebesar Rp105 miliar, yaitu untuk satu unit jembatan dan 35 ruas jalan.
Sementara untuk jaringan Irigasi sebesar Rp25 miliar yang terdiri dari enam buah bendung dan satu ruas saluran irigasi.
Tidak hanya meningkatkan kemantapan jalan sampai 18 persen, pinjaman tersebut juga mendongkrak indeks kinerja sistem irigasi.
Selain itu, sebesar Rp19,8 miliar dialokasikan untuk 5 paket pekerjaan fisik infrastruktur RSUD dr. R. Soedjono Selong dan 33 jenis alat kesehatan dan pendukungnya.
Tak hanya itu, sebesar Rp5,2 miliar dialokasikan untuk 3 paket pekerjaan fisik infrastruktur rumah sakit Lombok Timur beserta 8 jenis alat kesehatan dan pendukungnya.
Pada kesempatan tersebut dipaparkan pula hasil-hasil pembangunan yang didanai program pinjaman pemulihan ekonomi nasional (PEN) dan dilanjutkan tinjauan lapangan.***
