HAILOMBOKTIMUR - Momentum hari bumi di Indonesia, bertepatan dengan tahun politik menjelang pemilihan umum (Pemilu) serentak 2024, sehingga semua pihak yang terlibat dalam kontestasi diharapkan nantinya dapat mengurai problem dan solusi terhadap permasalahan lingkungan hidup di Nusantara.
Direktur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Nusa Tenggara Barat (NTB), Amry Nuryadin mengatakan, bumi saat ini sedang dalam kondisi sedemikian parah karena terjadinya perubahan iklim. Sebab itu, dibutuhkan tindakan nyata dalam menjaganya, sehingga menjadi tempat yang layak dihuni semua entitas, baik makhluk biotik maupun abiotik.
Termasuk di NTB, kata dia problem lingkungan hidup menjadi hal serius yang berhadap-hadapan dengan pembangunan dan investasi di sektor pertambangan dan pariwisata.
Dari sederet pembangunan yang merupakan project maupun program strategis nasional dan investasi, terutama pada sektor pertambangan dan pariwisata, sebagian besar jauh dari harapan akan mendatangkan berkah bagi rakyat NTB. Justru sebaliknya telah meninggalkan berbagai kerugian dan kerusakan alam, baik di kawasan hutan sampai dengan pesisir.
"Sebagian besar pembangunan di NTB tidak memberikan kontribusi yang signifikan bagi kesejahteraan rakyat, justru berdampak serius hingga terjadinya kerusakan ekologi, perubahan bentang alam baik kawasan hutan maupun pesisir yang mengakibatkan meningkatnya resiko bencana di banyak wilayah NTB," ujarnya
Bahkan dari hasil investigasi Walhi, kata dia, tercatat laju kerusakan hutan di NTB telah mencapai 60 persen dari luas hutan yang disebabkan oleh aktfitas pertambangan, perambahan hutan dan alih fungsi lahan untuk kepentingan pembangunan pariwisata.
"Dari catatan kami, terdapat beberapa pembangunan yang berdampak penting bagi lingkungan hidup sehingga terjadinya kerusakan ekologi dan kehancuran ekosistem diantaranya, pertambangan PT AMNT di Sumbawa Besar, PT STM di Dompu, dan PT AMG di Lombok Timur," ungkapnya
Tak hanya itu, kata Amry, secara umum jumlah IUP di NTB sebanyak 355 dengan total luas 136.642 haktare, belum lagi maraknya pertambangan illegal di Pulau Lombok dan Sumbawa.
Sektor Pariwisata juga disinggung Direktur Walhi NTB, mengancam terjadinya kerusakan ekologi, seperti di kawasan pesisir KEK Mandalika seluas 1.250 hektare, rencana pembangunan Global Hub Bandar Kayangan di Kabupaten Lombok Utara seluas 7.030 hektare dan rencana pembangunan kereta gantung di kawasan hutan Rinjani seluas 500 haktare.
Selain itu, pencanangan net zero emission tahun 2050 oleh pemerintah NTB berbanding terbalik dengan maraknya penggunaan batu bara dalam pemenuhan pasokan listrik di NTB, secara faktual di NTB menggunakan 7 PLTU batu bara sebagai pemenuhan pasokan listrik.
Amry mencontohkan, PLTU di Desa Taman Ayu Lombok Barat memiliki kapasitas 3x25 MW, mengoperasikan tiga unit pembangkit dengan kebutuhan batubara sebanyak 500 ton per hari per unit.
"Tentu ini akan berdampak serius terhadap kesehatan dan lingkungan, apabila 7 PLTU berbahan baku batu bara tidak di pensiunkan di NTB," katanya
Sementara masyarakat NTB, jelas dia masih hidup dalam kemiskinan, bahkan termasuk dalam urutan delapan dari sepuluh daerah termiskin di Indonesia.
"Dari beberapa sumber yang diperoleh dan data tahun 2021, angka kemiskinan di NTB sekitar 13,83 persen dari jumlah penduduk atau total penduduk miskin di NTB mencapai 735,30 ribu jiwa," imbuhnya.
Hal tersebut, menurut Amry diperparah dengan diterbitkannya Perpu Cipatekerja oleh Presiden RI yang sudah ditetapkan menjadi UU sangat mengancam berbagai sektor kehidupan rakyat, mulai dari buruh, mahasiswa dan masyarakat rentan di wilayah perkotaan hingga petani, nelayan, masyarakat adat, perempuan di wilayah pedesaan dan pelosok negeri," tukasnya.****