WALHI NTB Dorong KPK Bersikap Tegas Terhadap Proses Izin Tambang di Kawasan Hutan dan Wilayah Pesisir NTB

"Artinya, seluruh proyek strategis nasional di NTB, tidak memberikan kontribusi yang signifikan bagi rakyat justeru berdampak serius hingga terjadinya kerusakan ekologi baik Kawasan hutan maupun pesisir," kata Direktur Walhi NTB Amri Nuryadin. 

Bahkan kenyataannya, kata dia, masyarakat NTB masih hidup dalam kemiskinan dan termasuk dalam urutan delapan dari sepuluh daerah termiskin di Indonesia. 

Melalui keterangan tertulisnya, Amri Nuryadin menegaskan, salah satu sektor memberikan kontribusi sangat besar terhadap laju kerusakan dan memiliki daya rusak luar biasa terhadap hutan di NTB adalah sektor ekstraktif yaitu pertambangan beserta infrastruktur pendukung yang di bangun dalam Kawasan Hutan konservasi dengan konsesi atau permit yang diperoleh dari pemerintah melalui Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan. 

Bahkan jumlah Izin Usaha Pertambangan di