WALHI NTB Dorong KPK Bersikap Tegas Terhadap Proses Izin Tambang di Kawasan Hutan dan Wilayah Pesisir NTB

- 23 Juni 2022, 18:52 WIB
Direktur Wahana Lingkungan Hidup Nusa Tenggara Barat (Walhi NTB) Amri Nuryadin (dok/ist)
Direktur Wahana Lingkungan Hidup Nusa Tenggara Barat (Walhi NTB) Amri Nuryadin (dok/ist) /Riadi/

 

 

Begitu pula dengan Proyek Smelter di Kabupaten Sumbawa Barat yang digadang akan dibangun oleh dua perusahaan besar, yaitu PT. CHina Nonferrous Meta Industry Foreign Engineering Construction Co., Ltd (NFI), dan PT. PIL Indonesia. 

 

 

Selain pertambangan berizin, lanjut Amri, di NTB juga tercatat bahwa maraknya illegal mining atau tambang illegal diantaranya adalah di Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Sumbawa Barat dan Kabupaten Sumbawa juga menjadi penyebab kerusakan hutan dan ekologi yang juga menjadi penyebab terjadinya bencana banjir di banyak wilayah di NTB. 

 

 

Masih kata dia, dari hasil investigasi Walhi NTB tahun 2020 tercatat bahwa luas Kawasan hutan di NTB seluas 1,07 Juta Hektar adapun lahan kritis dalam Kawasan Hutan di NTB telah mencapai 578.000 hektar. Sedangkan sisanya mengalami keterancaman atau potensial mengalami kritis.

 

Halaman:

Editor: Ahmad Riadi


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x