Network
Akibat penolakan tersebut, lanjut Amri, 3 orang warga dikriminalisasi oleh penambang ilegal dengan tuduhan melakukan perusakan jembatan, dan dalam vonis Pengadilan Negeri Praya Lombok Tengah akhirnya warga dikenakan tidak Pidana Ringan, dan dalam kasasi yang diajukan jaksa, Mahkamah Agung (MA) warga diputuskan bebas murni (tahun 2007) dengan di dampingi WALHI.
Selanjutnya, kata dia, tambang di wilayah dusun Gundul akhirnya berhenti namun di titik-titik lain di wilayah Desa Bilebante tetap dilakukan penambangan liar oleh pera panambang, yang kemudian memicu keberanian penambang lain untuk kembali berani membuka dan melakukan penambangan di dusun Gundul.
Beberapa upaya penambangan ilegal pernah dilakukan dalam kurun 2008 hingga 2015, namun tetap berhasil di tolak warga. Akan tetapi usaha “jahat” perusahaan untuk melakukan pengrusakan ruang penghidupan warga terus dilakukan dengan berbagai macam cara.
Bahkan pada awal tahun 2019, jelas Amri, salah seorang aktifis Walhi NTB yang memimpin langsung pendampingan warga mendapatkan tekanan serius yaitu rumah miliknya dibakar oleh orang tidak dikenal dan diduga kuat karena upaya dan perjuangan bersama warga Desa Menemeng dalam melakukan penolakan terhadap beroperasinya tambang galian C tersebut.
Masih kata Amri, pada Oktober 2022 warga kembali dikejutkan dengan terbitnya Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) dan Izin Usaha Pertambangan (IUP) eksplorasi atas nama CV KJU dengan lokasi izin di Desa Bilabante Kecamatan Pringgarata, Lombok Tengah dan akses jalan di Desa Menemeng, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah.
