Network
HAILOMBOKTIMUR - Eksekutif Kabupaten Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (EK LMND) kabupaten Bima menggelar aksi demonstrasi memblokade jalan sekitar Bandar Udara Sultan Muhammad Salahuddin Bima.
Aksi blokade jalan ini bentuk protes massa aksi terhadap aparat penegak hukum (APH), khususnya kejaksaan tinggi (Kejati) Nusa Tenggara Barat (NTB) agar tidak tebang pilih menangani kasus dugaan maling uang rakyat (Korupsi, red) dalam Kredit Usaha Rakyat (KUR) Tani di Lombok.
"Blokade jalan dilakukan sebagai bentuk protes terhadap Kejati NTB agar tidak tebang pilih dan pandang bulu dalam penangan kasus KUR Tani di Lombok yang tergolong fiktif dan merugikan negara hingga 29,6 Miliar," ujar Ketua Eksekutif Wilayah LMND NTB, Rohman Rofiki
Dalam orasinya, Rohman juga menegaskan bahwa ditengah Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia yang anjlok pada tahun 2022 seharusnya dijadikan sebagai pelajaran.
Bahkan menurut dia, Presiden Republik Indonesia meminta APH agar tidak tebang pilih dalam penanganan kasus Korupsi. Namun, LMND menganggap visi besar Jokowi menghadirkan negara di tengah-tengah rakyat termentahkan akibat janggalnya penanganan yang dilakukan oleh oknum-oknum APH di NTB, karena terkesan tebang pilih dan pandang bulu dalam menangani korupsi.
