Ditulis oleh : Adinda Vea (Kader HMI-Wati)
HAILOMBOKTIMUR, Opini - Korps HMI-Wati (Kohati) merupakan lembaga keperempuanan dalam tubuh organisasi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) yang berdiri sejak 1966 silam.
Pedaman Dasar Kohati (PDK) adalah pedoman yang wajib menjadi sumber referensi operasional kohati yang tidak boleh bertentangan dengan AD/ART HMI. Dan PDK tersebut dapat direvisi dan dirubah hanya di forum pengambilan keputusan tertinggi Kohati yaitu Musyawarah Nasional Kohati (Munaskoh).
Umiroh Fauziah selaku ketua umum Kohati PB HMI yang terpilih pada Munas Kohati ke XXIV di Surabaya, telah mengkhianati hasil MUNAS Surabaya yakni dengan menambahkan dua bidang eksternal yaitu, Bidang Kewirausahaan dan Ekonomi Kreatif (KEKRAF) dan Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIKOM).
Apakah teman-teman HMI-Wati dari tingkatan komisariat, Cabang, Badko bahkan pengurus KOHATI PB sendiri menyadari akan hal tersebut atau pengurus KOHATI PB bahkan menyadari dan dengan sadar mengaaminkan adanya dua bidang tersebut karena kepentingan? "Dua kali saya menonton Vidio Musyawarah Nasional Kohati (MUNASKOH) ke XXIV yang diselenggarakan di surabaya tersebut, tetapi tidak saya temukan adanya penambahan dan pengesahaan dua bidang eksternal tersebut”.
Namun Umiroh Fauziah telah menambahkan dua bidang eksternal itu kedalam draft PDK tanpa melalui Forum MUNASKOH. Dua bidang eksternal tersebut ditambahkan dari awal kepengurusan sampai dengan sekarang. Penamabahan dua bidang tersebut karena adanya tuntuntan dan belaskasihannya terhadap orang-orang yang telah mendukung serta bekerja keras ketika dia menjadi kandidat ketua umum Kohati PB HMI saat MUNASKOH yang diadakan di Surbaya.
Penyalahgunakan kekuasaan ini sangat melanggar Konstitusi HMI dan Pedoman Dasar Kohati (PDK) dimana:
1. Konstitusi Pasal 9 tentang status yaitu kongres memegang kekuasan tertinggi organisasi.
2. Pasal 10 tentang Kekuasaan/wewenang yaitu Menetapkan AD/ART, pedoman-pedoman Organisasi, Program Kerja Nasional dan Rekomendasi.
3. PDK Pasal 11 tentang kekuasaan yaitu Musyawarah Nasional Kohati adalah forum pengambilan keputusan tertinggi di kohati.
Kemudian ada beberapa point-point dalam draft Pedoman Dasar Kohati (PDK) yang tidak dibahas dan sahkan dalam Forum Munaskoh ke XXIV di surabaya. Setelah dibaca dan dicermati terdapat beberapa point yang di rekomendasikan saat Pleno 1 Kohati PB HMI pada tanggal 07-10 April 2022 dimasukkan dalam draft PDK yang telah di sahkan pada Forum pengambilan keputusan tertinggi di kohati yaitu MUNASKOH di Surabaya.
Baca Juga: Anda Mau Selalu di Ingat Orang ?? Lakukan 7 Cara Sederhana Ini
Hal ini menunjukkan bahwa Umiroh Fauziah selaku Ketua Umum Kohati PB HMI tidak pantas menjadi seorang pemimpin karena telah mengkhianati hasil-hasil MUNAS Surabaya, karena telah mengubah hasil-hasil MUNAS tanpa melaui mekanisme yang benar, dan tentunya hal tersebut telah melanggar Konstitusi dan Pedoman Dasar Kohati (PDK).***