Network
HAILOMBOKTIMUR - Pemerintah Kabupaten Lombok Timur resmi menandatangi nokta kesepahaman (MoU) dengan lembaga pengembangan sumber daya mitra (LPSDM) terkait perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah berperspektif kesetaran gender, disabilitas dan inklusi sosial (GEDSI) dalam program INKLUSI di Kabupaten Lombok Timur, Rabu 26 Juli 2023.
MoU tersebut mencakup program pendampingan kelompok masyarakat dalam meningkatkan partisipasi wanita dan kelompok marjinal dalam pembangunan sehingga dapat merasakan manfaat dari pembangunan di bidang sosial budaya, ekonomi dan politik.
Direktur LPSDM Ririn Hayudiani mengatakan program ini menjadi penguat kolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur, mengingat dari sasaran programnya mencakup 6 tematik yakni identitas hukum, jaminan sosial, pengawalan implementasi tindak kekerasan seksual, mencegah perkawinan anak, dan pemulihan pasca Pandemi COVID-19 serta memastikan keterlibatan kelompok rentan dan wanita dalam mengambil keputusan, sehingga tujuan dari program tersebut benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
"Program tersebut nantinya akan dilaksanakan di 12 Desa binaan yang ada di Kabupaten Lombok Timur," katanya.
Pemilihan 12 Desa ini, jelas dia, berdasarkan hasil identifikasi masalah yang kompleks yang ada di desa tersebut, termasuk tingginya angka perkawinan anak, KDRT, kekerasan seksual dan partisipasi perempuan yang masih rendah.
Untuk itu, perspektif GEDSI, Disabilitas, dan INKLUSI masuk kedalam pembangunan baik tingkat Desa dan Kabupaten agar pembangunan dirasakan oleh masyarakat.
Tentu dengan harapan ditekannya MoU GEDSI tersebut, adanya perubahan yang signifikan di 12 Desa yang akan dibina.***
